Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mulai mematangkan arah pembangunan daerah melalui Paparan Rancangan Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2028. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (2/11/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dan diikuti Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala OPD, serta Panewu se-Kabupaten Gunungkidul.
Dalam forum tersebut, empat OPD memaparkan rancangan program dan kegiatan, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB).
Sejumlah prioritas pembangunan menjadi perhatian, mulai dari pemerataan akses internet hingga tingkat padukuhan, penuntasan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU), penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan, hingga pengembangan seni dan budaya sebagai sektor ekonomi kreatif.
Kepala Dinas Kominfo, Setiyo Hartato menekankan terkait penguatan jaringan internet hingga tingkat dusun. Jaringan internet Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat ini baru menjangkau sekitar 330 dusun dari total 1.429 padukuhan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya percepatan pemerataan akses internet hingga wilayah dusun.
Selain penguatan konektivitas, Dinas Kominfo juga menargetkan Indeks Keamanan Siber mencapai angka 50 pada 2028. Saat ini, tingkat kematangan keamanan siber Gunungkidul berdasarkan penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berada pada kategori terkendali.
Di sektor transportasi dan penerangan jalan, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Setiyo Hartato menempatkan penanganan PJU sebagai salah satu prioritas. Hal ini didasarkan pada tingginya laporan masyarakat terkait kerusakan lampu penerangan jalan yang menyebabkan kondisi jalan gelap.
Selain meterisasi PJU, program Dishub pada 2028 juga mencakup operasional bus sekolah gratis bagi siswa, penerapan sistem pembayaran parkir elektronik (e-parking), serta penanganan potensi bahaya di jalan raya, termasuk tumpahan solar.
Pada sektor kebudayaan, Pemkab Gunungkidul mendorong perubahan pendekatan dalam pengelolaan kegiatan seni dan budaya. Kegiatan kebudayaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pertunjukan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Menanggapi paparan tersebut, Endah Subekti Kuntariningsih meminta agar program kebudayaan diarahkan pada pengembangan industri kebudayaan yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, potensi seni dan budaya lokal dapat menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, DPMKP2KB memaparkan sejumlah target pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan kalurahan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
Plt. Kepala DPMKP2KB Gunungkidul, Agung Danarta, menyampaikan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Gunungkidul ditargetkan mencapai angka 0,88 pada 2028. Di bidang pengendalian penduduk, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) ditargetkan berada pada angka 1,8, sedangkan tingkat pemakaian kontrasepsi modern ditargetkan mencapai 71,3 persen.
Dalam tata kelola pemerintahan kalurahan, DPMKP2KB menargetkan 100 persen akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) dapat diselesaikan tepat waktu. Upaya tersebut diperkuat melalui peningkatan kapasitas Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), serta optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).
Adapun dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemkab Gunungkidul terus mendorong pelaksanaan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) melalui keterlibatan berbagai pihak.
Melalui paparan rancangan program kegiatan OPD Tahun 2028 ini dirharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga program yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
